Guru Rawan Dipolitisasi Dalam Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru-guru yang dalam era otonomi daerah rawan dipolitisasi saat pemilihan umum kepala daerah (pilkada). Para guru pun rentan untuk dilibatkan dalam dukung-mendukung calon pemimpin daerah yang terlibat pilkada.

Sekarang dihembuskan isu yang menurut saya merupakan pembodohan. Misalnya kalau bukan incumbent, maka tunjangan kinerja daerah, termasuk yang dinikmati guru, akan hilang. Anehnya, banyak guru yang kemakan isu ini. Seharusnya guru cerdas dan rasional

Seperti di DKI Jakarta, beredar kabar guru-guru pendidikan kewarganegaraan (PKN) dijenjang SMP dihimbau untuk memantau pilihan orang tua siswa dalam menjelang Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.
Pada Rabu (12/9/2012), beredar adanya lembar kertas yang dibagikan pada siswa SMP di Jakarta. Lembar kertas tersebut sebgai panduan siswa mewawancarai ornag tua mereka yang mengarahkan untuk mendukung salah satu calon Gubernur DKI Jakarta.

"Senin kemarin para guru PKN dikumpulkan dalam pertemuan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) PKN. Katanya untuk sosialisiasi perubahan kurikulum PKN yang menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tetapi di akhir pertemuan, kok narasumber seperti memberikan pesan sponsor yang mengarahkan untuk mendukung salah satu calon Gubernur," kata guru PKN di salah satu SMP di Jakarta Timur.

Guru tersebut mengatakan dalam penjelasan nara sumber, awalnya menyebutkan keprihatinan masih rendahnya partisiapsi masyarakat DKI dalam Pilkada putaran pertama. Untuk itu, siswa perlu diberi pembelajaran tentang pentingnya berdemokrasi.
"Tujuannya katanya supaya siswa bisa ikut memantau proses demokrasi. Tetapi, kok contoh-contoh tugas yang diberikan menonjolkan kiprah salah satu calon di DKI. Ada kesan mengarahkan kepada salah satu calon tertentu," kata guru tersebut.

Ketua Forum Musyawarah Guru Jakarta Retno Listyarti mengatakan sangat tidak etis jika guru digiring-giring seperti itu untuk kepentingan politis. Mestinya guru diberi kebebasan menentukan pilihannya dalam pilkada DKI Jakarta.

"Sekarang juga dihembus-hembuskan isu yang menurut saya merupakan pembodohan. Misalnya kalau bukan incumbent, maka tunjangan kinerja daerah, termasuk yang dinikmati guru, akan hilang. Anehnya, banyak guru yang kemakan isu ini. Seharusnya guru dapat menjadi pemilih yang rasional dan cerdas. Guru juga perlu mencontohkan kepada siswa bagaimana memilih dengan rasional dan cerdas," kata Retno yang juga Sekretaris Jenderal Federasi Guru Seluruh Indonesia (FGSI).

Secara terpisah, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo mengatakan guru-guru rawan dipolitisasi. Para guru sering tergiring dalam arus politisasi pilkada karena keberlangsungan profesi sebagai pendidik sering terancam jika tidak mendukung calon tertentu.

"Sangat disayangkan, jika pemerintah daerah juga mempolitisasi guru. Apalagi jika dikaitkan dnegan karir para guru. Kasihan, nasib masa depan pendidikan di negeri ini jika guru-guru pun ikut dipolitisasi setiap pilkada," kata Sulistiyo.
 

 

Penulis : Ester Lince Napitupulu | Rabu, 12 September 2012 | 18:05 WIB 

Editor : Robert Adhi Ksp